SURABAYA, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026) – Indonesia sebagai negara kepulauan tidak hanya membutuhkan pelabuhan yang modern atau armada kapal yang memadai. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sebuah ekosistem maritim yang terintegrasi, di mana seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pelayaran, kepelabuhanan, galangan kapal, hingga pengelolaan aset mampu bekerja dalam satu arah pembangunan nasional. Perspektif inilah yang menjadi benang merah dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Provinsi Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Dipusatkan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Surabaya, Jalan Perak Timur Nomor 620, Kecamatan Pabean Cantian, pertemuan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN serta para pimpinan perusahaan-perusahaan negara yang selama ini menjadi motor penggerak sektor kemaritiman Indonesia.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda reses rutin. Di balik pertemuan itu, DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan transformasi BUMN benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan konektivitas nasional, efisiensi logistik, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Rangkaian kegiatan diawali sejak pagi ketika rombongan Komisi VI DPR RI berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Surabaya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA-322. Setelah tiba di Bandara Internasional Juanda pukul 10.25 WIB, rombongan melaksanakan transit di VIP Room, dilanjutkan Salat Jumat dan makan siang sebelum memasuki agenda utama pada pukul 13.00 WIB.
Forum pembahasan mengangkat tema “Peran Strategis BUMN dalam Pengembangan Transportasi Laut, Infrastruktur Pelabuhan serta Konsolidasi BUMN Galangan Kapal Dalam Mendukung Ekosistem Maritim Nasional.” Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim melalui pembenahan menyeluruh terhadap sektor transportasi laut dan industri pendukungnya.
Dalam forum tersebut hadir jajaran Eselon I Badan Pengelola BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor maritim tidak dapat dilakukan secara parsial. Integrasi kebijakan antar-BUMN dinilai menjadi prasyarat penting untuk menciptakan sistem logistik nasional yang lebih efisien, mempercepat distribusi barang, menekan biaya transportasi, memperkuat konektivitas antarpulau, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
Perhatian juga diarahkan pada konsolidasi BUMN galangan kapal. Langkah tersebut dipandang sebagai strategi memperkuat kapasitas industri perkapalan nasional agar mampu memenuhi kebutuhan armada dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, memperbesar penggunaan komponen lokal, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI Ir. H. M. Nasim Khan menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor-sektor strategis yang menjadi mitra kerja Komisi VI.
Menurutnya, ruang lingkup pengawasan Komisi VI meliputi perdagangan, perindustrian, investasi, persaingan usaha, koperasi, UMKM, standardisasi nasional, perlindungan konsumen, hingga Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, pembahasan mengenai transformasi BUMN maritim menjadi sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo itu menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja ini diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai kondisi terkini BUMN sektor kemaritiman beserta tantangan yang masih dihadapi.
Ia menilai penguatan transportasi laut, modernisasi pelabuhan, dan pengembangan industri kapal nasional merupakan investasi strategis yang akan menentukan daya saing Indonesia sebagai negara maritim, baik di tingkat regional maupun global.
Melalui forum ini, Komisi VI DPR RI berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, dan DPR RI dapat terus diperkuat sehingga transformasi sektor kemaritiman tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, sistem logistik yang lebih efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif.
Usai menyelesaikan seluruh agenda, rombongan Komisi VI DPR RI dijadwalkan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-313 pada pukul 18.00 WIB dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 19.40 WIB, menutup rangkaian kunjungan kerja yang menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai fondasi pembangunan maritim Indonesia.
(Red/Tim)
