Situbondo Jatim – Dukungan terhadap percepatan operasional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) kini semakin menguat. Sedikitnya lima kepala daerah di kawasan Tapal Kuda menyatakan sikap yang sama, yakni mendesak pemerintah pusat segera membuka ruas Tol Prosiwangi yang telah siap difungsikan demi mengatasi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Gerakan bersama tersebut diwujudkan melalui surat resmi yang diajukan oleh Bupati Bondowoso, Bupati Probolinggo, dan Bupati Situbondo. Langkah itu juga memperoleh dukungan penuh dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember. Seluruh aspirasi daerah tersebut dikawal dan difasilitasi oleh Anggota DPR RI HM Nasim Khan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Soliditas lima pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa pembukaan Tol Prosiwangi bukan lagi sekadar kebutuhan satu kabupaten, melainkan telah menjadi kepentingan strategis bagi pembangunan wilayah Tapal Kuda dan konektivitas Jawa Timur bagian timur.
Bupati Bondowoso melalui surat tertanggal 9 Juli 2026 mengajukan permohonan pembukaan sementara akses Jalan Tol Probolinggo–Besuki sebagai jalur alternatif selama berlangsungnya pekerjaan perbaikan Jembatan Sumberanyar di Kecamatan Paiton serta perbaikan gorong-gorong pada ruas Tampora–Kalianget di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
Perbaikan infrastruktur tersebut mengakibatkan penyempitan jalur pada Jalan Nasional Pantura sehingga memicu antrean kendaraan panjang dan kemacetan di koridor utama penghubung Jawa–Bali.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pembukaan sementara akses tol merupakan bagian dari strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk menjaga tingkat pelayanan jalan (Level of Service), mengurangi antrean kendaraan, menekan waktu tundaan perjalanan, menjamin kelancaran distribusi logistik, meningkatkan keselamatan pengguna jalan maupun pekerja proyek melalui pemisahan arus kendaraan dari zona pekerjaan, serta meminimalkan dampak kemacetan akibat penyempitan badan jalan.
Permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, dan Direktur Utama PT Jasa Marga sebagai bentuk koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris bahkan lebih dahulu mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur pada 15 Juni 2026 terkait permohonan percepatan operasional Ruas Tol Gending–Kraksaan–Paiton, baik secara fungsional maupun operasional penuh.
Dalam surat bernomor 600.1/352/426.112/2026 tersebut dijelaskan bahwa konstruksi ruas Gending–Paiton Paket 1 dan 2 telah selesai sehingga sudah layak segera dioperasikan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menilai pembukaan ruas tol tersebut memiliki urgensi tinggi karena Kecamatan Paiton merupakan kawasan strategis nasional yang menjadi lokasi PLTU Paiton sebagai Objek Vital Nasional sekaligus jalur utama distribusi logistik Jawa–Bali.
Dengan beroperasinya jalan tol, waktu distribusi barang diperkirakan akan jauh lebih singkat, biaya logistik dapat ditekan, dan iklim investasi di sektor industri maupun pariwisata di wilayah timur Kabupaten Probolinggo akan semakin meningkat.
Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat yang selama ini masih bertumpu pada Jalan Nasional Daendels sering menimbulkan kemacetan, khususnya pada jam sibuk dan musim liburan. Kehadiran ruas tol dinilai akan memperbaiki akses masyarakat menuju layanan kesehatan, pendidikan, pusat ekonomi, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Aspek keselamatan juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Jalur Gending hingga Paiton selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan akibat bercampurnya kendaraan berat dengan kendaraan roda dua dan angkutan umum.
Dengan dialihkannya kendaraan roda empat dan kendaraan berat ke jalan tol, beban lalu lintas di jalan nasional diperkirakan menurun signifikan sehingga angka kecelakaan dapat ditekan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo meminta Gubernur Jawa Timur memfasilitasi percepatan pembukaan ruas tol tersebut bersama Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pihak pengelola jalan tol.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan percepatan pembukaan Interchange atau Exit Tol Suboh melalui surat bernomor 500.11/186/431.312/2026 tertanggal 9 Juli 2026 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
Dalam surat tersebut, Pemkab Situbondo menyampaikan apresiasi atas pembangunan Proyek Strategis Nasional Tol Prosiwangi yang diyakini mampu meningkatkan konektivitas nasional serta efisiensi sistem transportasi.
Namun agar manfaat pembangunan tersebut dapat segera dirasakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan agar Exit Tol Suboh dibuka dan mulai dioperasikan pada Juli 2026.
Usulan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, di antaranya memperlancar akses masyarakat, pelaku usaha, serta distribusi barang dan jasa menuju wilayah Suboh, Besuki, Banyuglugur, Mlandingan, dan kawasan sekitarnya.
Pembukaan Exit Tol Suboh juga diyakini mampu mempercepat pertumbuhan sektor perdagangan, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM.
Selain menekan biaya logistik dan mempercepat waktu tempuh, keberadaan exit tol juga diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi di wilayah Situbondo bagian barat, memperlancar pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta mendukung visi pembangunan “Situbondo Naik Kelas” yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah.
Besarnya dukungan dari lima kepala daerah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembukaan Tol Prosiwangi telah menjadi aspirasi bersama masyarakat Tapal Kuda.
Perjuangan tersebut semakin kuat dengan adanya pengawalan langsung dari Anggota DPR RI HM Nasim Khan yang memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait agar proses percepatan operasional Tol Prosiwangi dapat segera terealisasi.
Jika pemerintah pusat memberikan persetujuan, pembukaan ruas Tol Prosiwangi maupun Exit Tol Suboh diyakini akan menjadi solusi nyata dalam mengurangi kemacetan di Jalur Pantura, mempercepat distribusi logistik Jawa–Bali, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, menumbuhkan investasi, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan timur Provinsi Jawa Timur.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah pusat untuk merespons aspirasi yang telah disampaikan secara resmi dan kompak oleh lima kepala daerah tersebut. Dengan dukungan politik dari DPR RI melalui HM Nasim Khan, harapan agar Tol Prosiwangi segera dibuka dinilai memiliki momentum yang semakin kuat demi kepentingan masyarakat luas.
(Red/Tim)
