SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. HM Nasim Khan, mendapat dukungan moral dari Pengasuh Pondok Pesantren Walisongo, Mimbaan, Situbondo, KHR Kholil As’ad Samsul Arifin, dalam upayanya membantu “Kakek Cendet” Masir (71), warga lanjut usia yang tersandung kasus pencurian burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Dukungan tersebut disampaikan saat Nasim Khan bersilaturahmi (sowan) ke Ponpes Walisongo, Selasa pagi (16/12/2025). Kakek Masir diketahui mencuri burung cendet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo.
1
Dalam pertemuan tersebut, KHR Kholil As’ad menyampaikan kisah teladan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab yang dinilai relevan dengan kasus yang menimpa Kakek Masir. Ia mengisahkan peristiwa pencurian unta oleh dua budak milik Hatib bin Abi Balta’ah pada masa paceklik.
Kala itu, Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada para budak yang mencuri karena kelaparan. Umar justru menilai bahwa majikan mereka lalai dalam memenuhi hak dan nafkah budaknya. Sebagai bentuk keadilan, Umar membebaskan para budak dan memerintahkan Hatib membayar dua kali lipat harga unta sebagai ganti rugi.
“Keadilan itu tidak hanya melihat perbuatan, tetapi juga sebab dan kondisi yang melatarbelakangi. Dalam Islam, keadaan darurat dan keterpaksaan harus menjadi pertimbangan utama,” tutur KHR Kholil As’ad.
Ia menegaskan, prinsip tersebut sejalan dengan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 173 yang memberikan keringanan bagi orang yang terpaksa demi mempertahankan hidup dan tidak melampaui batas.
Secara khusus, Pengasuh Ponpes Walisongo menyatakan dukungan penuh kepada Nasim Khan agar terus mengawal dan memperjuangkan keadilan bagi Kakek Masir.
“Langkah yang dilakukan Pak Nasim adalah bentuk keberpihakan kepada nilai kemanusiaan. Orang tua yang terpaksa karena kebutuhan hidup harus diperlakukan dengan bijak dan adil,” ujarnya.
Nasim Khan sendiri menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan solusi kemanusiaan dan keadilan hukum dalam kasus tersebut, agar penegakan hukum tidak mengabaikan rasa keadilan sosial. (Jo).
