Coretanrakyat.id Situbondo, Rabu 11 Juni 2025: RSUD Besuki kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Sejumlah warga, khususnya dari wilayah Kecamatan Besuki, menilai pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah ini masih jauh dari kata memuaskan, terutama terhadap peserta jaminan kesehatan nasional.
Salah satu keluhan datang dari Ibu Lis, warga Desa Bloro, Besuki, yang mengaku kecewa atas pelayanan yang diterimanya saat membawa anaknya, Qurrotul Ayuni, berobat ke RSUD Besuki. Ia merasa diperlakukan secara diskriminatif karena menggunakan fasilitas BPJS.
“Waktu saya membawa anak saya yang sedang sakit, saya mendapati pelayanan yang sangat mengecewakan. Perlakuannya seperti membeda-bedakan pasien. Petugas rumah sakit juga menyambut dengan sikap kurang sopan. Karena saya khawatir dengan kondisi anak saya, saya memilih diam meskipun dalam hati sangat geram,” ujar Ibu Lis dengan nada kecewa.
Keluhan senada juga datang dari warga lainnya, terutama yang merasa pelayanan untuk pasien BPJS berjalan lebih lambat dan tidak sehangat pasien umum.
“Kami merasa seperti diperlakukan berbeda. Pelayanannya terasa lambat dan kurang ramah,” ungkap seorang pasien BPJS dari Desa Pesisir, Besuki.
Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua kalangan. Sejumlah warga bahkan menilai adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis pembiayaan merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak dasar warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Menanggapi gelombang keluhan ini, pihak RSUD Besuki belum memberikan pernyataan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi atau langkah konkret yang disampaikan manajemen rumah sakit kepada publik.
Namun, respons datang dari kalangan legislatif daerah. Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa mereka telah menerima sejumlah aduan masyarakat mengenai buruknya pelayanan di RSUD Besuki. Wakil Ketua Komisi IV, Budi Hari Prasetya, menegaskan bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti laporan tersebut dan akan mengambil sikap tegas terhadap manajemen RSUD Besuki.
“Kasus ini mengindikasikan bahwa pelayanan rumah sakit masih menjadi tantangan besar, terutama bagi pasien BPJS Kesehatan. Hal ini mencerminkan wajah pelayanan publik dan secara tidak langsung mencoreng citra pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kami akan memberikan teguran tegas,” tegas Prasetya.
Lebih lanjut, pihak legislatif juga menilai pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen RSUD Besuki. Mulai dari standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pasien, pelatihan petugas kesehatan, hingga pengawasan terhadap kemungkinan adanya praktik diskriminatif di lapangan.
Keluhan ini menambah daftar panjang persoalan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo yang selama ini dikeluhkan oleh warga. RSUD Besuki sebagai salah satu pusat layanan kesehatan rujukan di wilayah timur Kabupaten Situbondo diharapkan segera berbenah.
Masyarakat berharap agar semua pihak, terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah, segera turun tangan menangani persoalan ini secara serius. Sebab, kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh dibeda-bedakan oleh sistem pelayanan yang semestinya berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.
Dengan semakin kuatnya tekanan dari masyarakat dan perhatian dari DPRD, publik kini menanti langkah nyata dari pihak rumah sakit dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh pasien, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan profesional.
(Sub e – Biro Sitijenarnews, Situbondo, Jawa Timur)
