Coretanrakyat.id Situbondo, Jawa Timur — Senin, 15 September 2025: Ratusan warga Banyuglugur kembali turun ke jalan. Mereka datang berombongan ke Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Situbondo, didampingi LSM Siti Jenar, untuk menuntut dua hal utama: penutupan stockpile sawdust (serbuk kayu) di tengah pemukiman, serta evaluasi menyeluruh atas izin tambang SIPB yang dianggap merugikan masyarakat.
Orator aksi, Sumyadi Yatim Wiyono, menyampaikan kondisi sehari-hari warga yang hidup berdampingan dengan tumpukan serbuk kayu itu. Menurutnya, stockpile sawdust menghadirkan persoalan serius mulai dari polusi udara, bau menyengat saat hujan, hingga debu beterbangan yang mengganggu pernapasan ketika kemarau.
“Sebelah kiri masjid, kanan rumah warga, selatan sawah. Sawdust ini sudah keterlaluan. Kami minta pemerintah jangan berpihak ke pengusaha, tapi lindungi rakyatnya,” tegas Sumyadi.
Keluhan warga mencerminkan keresahan yang menahun: kenyamanan ibadah terganggu, kesehatan keluarga terancam, dan pertanian terdampak.
Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, turun tangan memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa izin operasional stockpile sawdust keluar lewat sistem OSS (Online Single Submission), sehingga daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mencabut izin itu.
Meski begitu, Pemkab tetap melakukan langkah pengawasan. Tim gabungan dari DLH, Disperindag, dan Satpol PP sudah turun ke lapangan. Pengelola diwajibkan menambah tembok pelindung, memasang jaring faranet, dan melakukan penyiraman serbuk kayu agar debu tidak lagi mengganggu warga.
“Kami tidak menutup mata. Perlindungan masyarakat tetap prioritas, meski izin sudah dikantongi secara nasional,” kata Wawan.
LSM Siti Jenar: Adapun Tuntutan aksi kali ini Bukan hanya Sekadar Sawdust
Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto, menyebut persoalan ini tidak berhenti pada sawdust. Menurutnya, ada indikasi masalah lebih besar, seperti penggunaan solar bersubsidi untuk industri, lemahnya pengawasan tambang SIPB, hingga nihilnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Warga dirugikan karena lingkungan rusak dan jalan hancur, sementara daerah tidak mendapat pemasukan. Justru APBD yang dipakai menambal kerugian akibat industri semacam ini,” ujar Eko.
Eko menambahkan, kerusakan jalan yang dilewati kendaraan pengangkut material menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas dan menurunkan daya saing ekonomi lokal.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, menemui massa dan menegaskan komitmen dewan untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
“Kami tidak bisa memutuskan tanpa data lapangan. Besok kami turun bersama anggota dewan lain, lalu hasilnya akan dibahas dalam rapat resmi,” ujarnya.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak warga yang dilindungi undang-undang.
Terkait keluhan warga soal jalan rusak, Kapolres mengakui adanya keluhan serupa di sejumlah titik jalur tambang. Namun menurut data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Situbondo masih relatif lebih rendah dibanding daerah tetangga seperti Probolinggo.
“Soal jalan berlubang memang nyata, tapi kewenangan perbaikannya ada di Pemkab. Kami tetap mengawasi arus kendaraan berat,” jelasnya.
Eko Febrianto menepis tudingan bahwa aksi warga ini berkaitan dengan pelantikan Satgas Anti Premanisme yang belum lama digelar Pemkab. Menurutnya, isu itu hanya upaya untuk melemahkan perjuangan rakyat.
“Ini aksi murni masyarakat, tidak ada hubungannya dengan Satgas atau politik. Framing seperti itu hanya menyesatkan opini publik,” tegas Eko.
Aksi berakhir dengan tertib setelah tuntutan disampaikan. Namun, warga menegaskan bahwa perjuangan akan terus berlanjut sampai ada tindakan nyata. Mereka berharap Pemkab Situbondo dan DPRD benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan pada kepentingan industri yang merusak lingkungan.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Apakah suara warga Banyuglugur akan dijawab dengan kebijakan tegas, atau justru tenggelam di balik kepentingan bisnis stockpile sawdust yang terus menimbulkan keresahan?
(Redaksi/Tim Liputan Siti Jenar Group Multimedia)
