Coretanrakyat.id Jakarta, Jumat 31 Oktober 2025 — Ratusan kendaraan bermotor di berbagai wilayah Jawa Timur dilaporkan mogok dan mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fenomena ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama karena banyak pemilik kendaraan mengeluhkan mesin tiba-tiba mati atau tersendat tak lama setelah pengisian BBM.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol mutu di lapangan dan mendesak Pertamina bersama pemerintah segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti dari insiden tersebut.
“Kami menerima banyak laporan masyarakat dari Jawa Timur. Kendaraan mereka tersendat atau mogok sesaat setelah mengisi Pertalite. Ini tentu sangat merugikan. Pertamina harus bertanggung jawab atas jaminan mutu BBM yang dijual di SPBU, karena masyarakat berhak atas produk yang aman bagi kendaraan mereka,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Politisi PKB asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan segera memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi dan transparan. Langkah ini, katanya, penting agar publik memperoleh informasi yang akurat dan tidak diselimuti spekulasi.
“Sebagai wakil rakyat, kami wajib memastikan akar persoalan ini. Jangan sampai masalah di Jawa Timur dibiarkan tanpa kejelasan. Kalau terbukti ada kesalahan, Pertamina dan pihak SPBU wajib memberikan ganti rugi kepada para konsumen yang kendaraannya mengalami kerusakan,” tegas Nasim.
Ia juga memperingatkan agar Pertamina menindak tegas pihak-pihak yang terbukti lalai atau bermain dalam rantai distribusi BBM. Jika ditemukan unsur kesengajaan, baik di tingkat pengisian tangki maupun SPBU, maka izin operasionalnya harus segera dicabut. “Tidak boleh ada kompromi bagi yang mempermainkan kualitas BBM. Ini menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat luas,” imbuhnya.
Meski demikian, Nasim mengapresiasi langkah awal Pertamina yang disebut telah membuka posko pengaduan dan melakukan investigasi lapangan. Namun, ia menekankan pentingnya agar setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional. Konsumen yang merasa dirugikan pun didorong untuk melapor agar mendapatkan kepastian hukum dan tanggung jawab yang jelas.
“Pertamina tidak boleh menunggu masalah menjadi besar baru bereaksi. Pengawasan mutu BBM harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh di semua SPBU, bukan hanya di daerah yang bermasalah. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa aman dan percaya mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina,” ujar Nasim menambahkan.
Menurutnya, pengawasan yang hanya dilakukan setelah muncul kasus berarti sistem belum berjalan efektif. Padahal, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi tulang punggung sektor energi nasional, Pertamina memiliki tanggung jawab besar menjaga mutu, kepercayaan, dan integritasnya sebagai penyedia energi utama dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan telah menurunkan tim untuk meninjau langsung sejumlah SPBU di Surabaya dan Gresik. Langkah tersebut diikuti pula oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang melakukan uji sampel terhadap Pertalite yang diduga bermasalah.
Nasim Khan berharap kolaborasi antara ESDM, BPH Migas, dan Pertamina dapat menghasilkan investigasi komprehensif sehingga insiden serupa tidak lagi terulang. “Pemerintah harus memastikan semua SPBU menjual BBM sesuai standar kualitas nasional, baik dari sisi distribusi, penyimpanan, maupun pelayanan. Kita ingin kepastian, bukan hanya janji,” pungkasnya.
(Redaksi/Tim Sitijenar Group Multimedia)
