Coretanrakyat.id Jakarta, Kamis 14 Agustus 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan gebrakan besar dalam pemberantasan praktik rasuah di sektor strategis negara. Kali ini, giliran Direktur Utama PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V, Dicky Yuana Rady (DYR), yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 13 Agustus 2025. Penangkapan dilakukan di Jakarta dan wilayah sekitarnya, menyasar langsung lingkaran elite manajemen perusahaan yang berada di bawah payung BUMN kehutanan, Perum Perhutani.
Berdasarkan data yang diperoleh tim investigasi Sitijenarnews Group, operasi ini dilakukan setelah KPK mengantongi bukti awal yang cukup terkait dugaan praktik suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. OTT ini juga menjadi penanda bahwa KPK tengah mengawasi ketat perizinan di sektor kehutanan, yang selama ini dikenal rawan penyalahgunaan.
Penetapan Tersangka Cepat Usai Ekspose:
Setelah penangkapan pada siang hingga sore hari, KPK langsung menggelar ekspose atau gelar perkara pada Rabu malam, 13 Agustus 2025. Hasilnya, Dicky Yuana Rady ditetapkan sebagai tersangka utama.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kabar tersebut pada Kamis pagi (14/8/2025). “Sampun (sudah ekspose tadi malam), tunggu konpers resmi saja,” ucapnya. Fitroh juga menyebutkan inti kasus ini: “Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan.”
OTT ini bukan hanya menjerat Dicky, tetapi juga melibatkan sejumlah pejabat internal perusahaan dan pihak swasta yang diduga menjadi pemberi maupun perantara suap.
Barang Bukti: Rp 2 Miliar dan Dua Mobil Mewah
Dalam OTT ini, KPK mengamankan barang bukti yang memperkuat dugaan adanya transaksi suap. Uang tunai sebesar Rp 2 miliar ditemukan di lokasi penangkapan, bersama dua unit mobil mewah.
“Benar (ada Rp 2 miliar dan 2 mobil mewah),” kata Fitroh. Meski detail merek mobil belum dibuka, nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah, menambah bobot indikasi bahwa transaksi ini bukan bersifat spontan, melainkan bagian dari skema yang telah diatur sebelumnya.
Sembilan Orang Diamankan:
Total sembilan orang ditangkap dalam OTT ini. Mereka terdiri dari jajaran direksi PT Inhutani V serta pihak swasta yang terlibat dalam aliran dana suap. Seluruhnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan maraton.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan secara rinci konstruksi perkara, identitas para pihak yang diamankan, dan alur kronologi peristiwa dalam konferensi pers malam ini. “Nanti secara terperinci kronologi seperti apa, konstruksinya gimana, termasuk pihak-pihak yang diamankan, nanti akan kami update,” tegasnya.
Latar Belakang Dicky Yuana Rady:
Dicky Yuana Rady bukan sosok baru di dunia kehutanan. Ia berkarier lama di Perum Perhutani dan pernah memegang posisi penting, di antaranya sebagai Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten. Dikenal sebagai penggemar olahraga golf, Dicky memiliki jaringan luas di kalangan pejabat dan pengusaha.
Namun, penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini menjadi tamparan keras bagi reputasinya dan menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor BUMN yang mengelola sumber daya alam.
Dampak Terhadap Tata Kelola Kehutanan:
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kasus ini menyoroti rapuhnya sistem pengawasan dalam pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan. Praktik suap yang melibatkan uang miliaran rupiah mengindikasikan adanya celah besar dalam prosedur perizinan yang seharusnya berbasis kajian lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Aktivis lingkungan memperingatkan bahwa izin yang diberikan melalui praktik suap berpotensi memicu deforestasi, perambahan hutan, dan kerusakan ekosistem. “Ketika izin keluar karena suap, berarti aspek lingkungan dikorbankan demi kepentingan jangka pendek,” ujar seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Publik Menanti Konferensi Pers Resmi Yang akan digelar Malam ini:
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih memeriksa intensif seluruh pihak yang diamankan. Konferensi pers resmi dijadwalkan malam ini untuk mengumumkan status hukum para pihak, alur kasus, dan langkah lanjutan.
KPK menegaskan akan menindak tegas siapapun yang terlibat, tanpa pandang jabatan. “Kami akan tegakkan hukum seadil-adilnya, tidak peduli jabatan atau posisi seseorang,” tutup Fitroh.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa sektor kehutanan, sebagai salah satu pilar ketahanan lingkungan dan ekonomi Indonesia, memerlukan pengawasan ketat dan integritas tinggi di semua lini.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews Group Multimedia)
