Coretanrakyat.id Situbondo Jawa Timur Selasa 16 September 2025: Pelaksanaan proyek P-APBD Kabupaten, mulai bergulir. Berbeda dengan P-APBD tahun-tahun sebelumnya yang tidak mengalokasikan proyek-proyek bernilai besar, kali ini P-APBD berasa APBD induk.
Ini karena pekerjaan-pekerjaan APBD induk yang diketahui sebagai program Bung Karna, terkesan sengaja tidak dilaksanakan oleh penerusnya. Hampir semua didaur ulang dan dimasukkan P-APBD.
Ini bisa dimaklumi, setiap kepala daerah ingin meninggallkan legacy. Ia berharap dikenang sebagai bapak pembangunan daerah.
Bisa jadi untuk persiapan periode keduanya, bisa juga persiapan orang kesayangannya. Tapi, bisa jadi pula seperti yang sering disampaikan, semata-mata untuk pengabdian.
Namun, menumpuk proyek dalam P-APBD, penuh dengan resiko. Terutama pada proyek-proyek fisik. Apalagi tiga bulan terakhir ini sudah memasuki musim hujan.
Ada beberapa tantangan yang nanti harus dihadapi para kontraktor pemenang pekerjaan (terutama fisik). Pertama, waktu yang sangat pendek. Hanya ada waktu sekitar tiga bulan bagi mereka untuk menyelesakan pekerjaannya.
Proyek pembangunan seperti Pembangunan dan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Gedung untuk kepentingan strategis senilai Rp 15,9 miliar, bisakah selesai dalam jangka waktu tiga bulan?
Begitu juga dengan proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja senilai Rp 8,2 miliar. Lalu Proyek Rekonstruksi Jalan senilai Rp 52,9 miliar. Mampukah para kontraktor pemenang menjadi Bandung Bondowoso?
Belajar dari proyek JLU, selain temuan pengembalian hingga hampir Rp 1 miliar, tabungan kontraktor pelaksana juga ludes untuk agar tidak menjadi perkara pidana.
Kedua, karena waktunya pendek, para kontraktor dibayangi denda keterlambatan. Yang ketiga, ini yang paling ngeri, para kontraktor dibayangi temuan. Temuan ini bisa berujung pengembalian tapi juga bisa menjadi pidana.
Mengapa tantangan ketiga paling mungkin terjadi? Menurutku, ada banyak alasan mengapa temuan BPK sangat mungkin terjadi. Pertama, proyek-proyek P-APBD 2025 cenderung sebagai proyek bagi-bagi dengan target penyelesaian cost politics. Artinya sangat mungkin diterapkan fee bagi pelaksana proyek.
Ada isu soal adanya “buku kecil” dan “buku besar” yang harus diselesaikan. Buku besar ini mengacu kepada catatan pinjaman untuk cost politics yang melalui Tim Sukses dan akan dikembalikan melalui Tim Sukses. Buku kecil konon catatan pinjaman cost politik yang tidak melalui tim.
Kedua buku yang disebut-sebut total mencapai sekitar Rp 25 miliar tersebut, konon ditarget selesai dalam satu tahun dan maksimal dalam dua tahun. Tokoh penting pemegang buku besar.
Bisa jadi Bupati tidak tahu atau pura-pura tak tahu, tapi para avatar (sebutan untuk pengendali kekuasaan) memang sudah memainkan perannya. Mereka bahkan tidak sedikit yang melakukan praktik ijon (bayar fee di depan).
Kedua, ini kali pertama di masa pemerintahan Bupati, proyek besar-besaran dilaksanakan. Karena pertama kali, sifatnya masih uji coba (cara mencuri APBD dengan baik dan aman). Karena coba-coba, para avatar terkadang overlaping. Walaupun ujung dari pengepul sudah kelihatan, tapi dia belum bisa menjadi dirijen dari orkestrasi P-APBD.
Besaran fee di level bawah menjadi bervariasi bahkan ada yang tidak sesuai komitmen. Titik lemah ini akan menjadi bidikan LSM-LSM dan APH.
Jangankan nantinya ditemukan bukti ada aliran dana fee proyek untuk kepentingan orang tertentu, bahkan pada tataran tahu tapi diam saja ada pidananya. Bahkan orang seperti Tom Lembong yang tidak menerima aliran dana, bisa jadi terdakwa. Maka mari kita lihat sebersih apa pemerintahan kali ini.
Penulis: MOH.HANIF FARIYADI S.H
(Red/Tim-Siti Jenar Group Multimedia)
