- Coretanrakyat.id Bondowoso, Senin 20 Oktober 2025 — Suasana siang di aula Polres Bondowoso tampak berbeda. Kursi-kursi diatur melingkar, menyatukan para pemangku kebijakan daerah, pejabat pusat, serta perwakilan masyarakat dari kaki Gunung Ijen. Di ruang itu, tak hanya agenda administratif yang dibahas, melainkan juga masa depan ribuan petani kopi dan hortikultura di kawasan Ijen.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh H. M. Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang penyelesaian dan pengelolaan kawasan Ijen. Bersama Forkopimda Bondowoso, PTPN I Regional 5, serta para tokoh masyarakat se-Kecamatan Ijen, rapat siang ini menandai fase baru sinergi yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Tampak hadir dalam rapat tersebut Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid, Ketua DPRD H. Ahmad Dafir, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Kasdim 0822 Mayor Inf. Tanuri, Kapolres AKBP Harto Agung Cahyono, serta jajaran direksi dan manajemen PTPN I & V. Kehadiran lengkap unsur pemerintahan dan keamanan daerah ini menegaskan kuatnya komitmen bersama dalam menata ulang relasi kemitraan antara perusahaan negara dengan masyarakat di kawasan perkebunan Ijen.
Dalam rapat tersebut, Nasim Khan memaparkan skema kerja sama antara PTPN dan masyarakat Ijen yang mencakup zona 1 hingga zona 6. Model kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU Zona 1, yang sebelumnya telah dilakukan sebagai bukti awal kepercayaan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Hari ini kami menyampaikan dan menyepakati pola kerja sama PTPN dengan masyarakat di zona 1 sampai zona 6. Alhamdulillah semua poin penting telah diterima, dan kami sepakat untuk bekerja bersama demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Nasim Khan di hadapan para peserta rapat dan awak media.
Dalam skema baru ini, masyarakat akan memiliki porsi keterlibatan yang lebih kuat dalam pengelolaan lahan, baik di sektor perkebunan kopi, hortikultura, maupun tanaman produktif lainnya. PTPN bertindak sebagai mitra korporasi yang menyediakan pembinaan, akses pasar, dan infrastruktur teknis, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan.
Nasim Khan menegaskan bahwa selama satu minggu ke depan, tim gabungan akan melakukan penataan data lapangan secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk memastikan keabsahan data, pemetaan lahan, dan kejelasan subjek hukum atas wilayah yang masuk dalam zona kemitraan.
“Kita harus pastikan semua data akurat agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik administratif di kemudian hari. Setelah data rapi, barulah keputusan final dari direksi PTPN bisa keluar,” ujarnya.
Bagi masyarakat Ijen, keputusan direksi PTPN menjadi titik harap baru. Sejak lama mereka menunggu kepastian pola kemitraan yang bisa memberikan manfaat nyata dan legalitas kuat. Nasim Khan menyebut bahwa kecepatan keputusan dari pihak PTPN sangat diharapkan, agar implementasi kerja sama dapat segera dimulai dan masyarakat bisa merasakan dampak positifnya.
“Kami bersama Forkopimda terus mendorong agar proses ini cepat dan tepat. Kami ingin semua pihak merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu terlalu lama. Masyarakat sudah siap bekerja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menempatkan kawasan Ijen sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan agribisnis berkelanjutan di Jawa Timur.
Selain membahas zona 1–6, rapat kali ini juga menyinggung langkah lanjutan untuk zona 7 dan 8, terutama di wilayah Kaligedang, yang masih menunggu penyempurnaan skema kesepakatan. Nasim Khan menegaskan bahwa pembagian zona ini bukan sekadar administratif, melainkan upaya untuk memastikan pemerataan manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Ijen.
“Kerja sama ini harus adil dan menyeluruh. Tidak boleh hanya satu wilayah yang merasakan manfaatnya. Semua warga di kawasan Ijen harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi yang dibangun saat ini adalah bentuk transformasi sosial dan ekonomi. Dari konflik lahan yang berkepanjangan, kini arah kebijakan telah bergeser menuju kemitraan produktif yang saling menguntungkan.
Rapat koordinasi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak. Pemerintah daerah bertugas memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan, PTPN mengatur aspek korporasi dan investasi, sedangkan masyarakat menjadi tulang punggung pelaksanaan di lapangan.
Forkopimda Bondowoso sendiri menegaskan akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan agar seluruh hasil kesepakatan dijalankan secara konsisten. Bupati, Ketua DPRD, dan aparat keamanan sepakat bahwa kestabilan sosial di Ijen bergantung pada keadilan ekonomi yang dibangun melalui kemitraan semacam ini.
Menutup rapat, Nasim Khan menyampaikan optimisme bahwa kerja sama ini akan menjadi tonggak penting dalam kebangkitan ekonomi rakyat Bondowoso, terutama di sektor perkebunan kopi dan hortikultura yang selama ini menjadi identitas ekonomi masyarakat Ijen.
“Ke depan, kami ingin kemitraan ini menjadi contoh nasional. Kolaborasi yang transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat. Jika masyarakat makmur, negara pun kuat,” pungkasnya.
Dengan semangat kebersamaan yang terpancar dalam pertemuan tersebut, kawasan Ijen kini memasuki babak baru. Dari perundingan panjang menuju kerja nyata — sebuah harapan baru tumbuh di antara petani, pemerintah, dan perusahaan negara yang kini memilih berjalan beriringan menuju kesejahteraan bersama.
(Redaksi – Tim Biro Siti Jenar Group, Bondowoso, Jawa Timur)
